Gangguan Politik Bisa Sebabkan Kegagalan Perpindahan Ibu Kota

SULSEL - Perpindahan ibu kota adalah proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Karena itu untuk memastikan keberhasilannya, maka Pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki rencana yang matang serta transparan, demikian pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua III IKAL Strategic Center (ISC) Komjen Pol (Purn)  Dr. Drs. Ito Sumardi, DS., SH., MH., MBA., MM saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik, “Pembangunan IKN: No Turning Back?”, di Sekretariat ISC, Jakarta, 19 Oktober 2023.

Diingatkan lagi oleh Komjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi bahwa perpindahan ibu kota juga bisa gagal sebagaimana pernah terjadi di Myanmar. 

Baca juga: Pasca Pandemi, Satria Hasan Sammana Dukung Program Bupati Pangkep Pemulihan Ekonomi

"Perpindahan ibu kota di Myanmar adalah proyek besar yang dimulai pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw, sebuah kota yang baru dibangun di wilayah tengah negara. Namun proyek ini gagal menghadapi sejumlah tantangan, " jelas mantan Duta Besar untuk Myanmar (2013-2018) ini.

Diterangkan oleh Ito lagi, bahwa faktor kegagalan juga datang dari faktor isolasi geografis dan gangguan politik. "Gangguan politik bisa menjadi hambatan serius dalam perpindahan ibu kota. Konflik politik, perubahan pemerintahan, atau ketidakstabilan politik lainnya dapat mengganggu proses perpindahan dan menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan, ” tegas Ito 

Baca juga: Didampingi Istri dan Tokoh Masyarakat Cilellang, H. Rudi Hartono Daftar Cakades

Ito juga menekankan bahwa dengan meminimalkan gangguan politik dan mengatasi tantangan isolasi geografis, perpindahan ibu kota dapat menjadi lebih lancar dan berhasil.

Sementara itu pembicara lain dalam diskusi tersebut, Agus Pambagio Steks. MIM, CPN, Managing Partner PH & H Public Policy Interest Group, Pengamat Kebijakan Publik menyoroti  perpindahan ibu kota dalam perspektif infrastruktur. "Infrastruktur yang baik sangat penting dalam proses perpindahan ibu kota. Ini mencakup jaringan jalan, transportasi publik, bandara, dan layanan dasar seperti air dan listrik, ” papar alumni Graduate School of Engineering & Applied Science di the George Washington University di Washington DC ini.

Baca juga: Terbentuknya SC dan OC, Tahapan Muscab Partai Demokrat Kota Parepare

Agus Pambagio  juga mengingatkan bahwa penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam proses perpindahan ibu kota. 

“Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan mengenai rencana perpindahan, ” saran mantan penasehat senior Menteri LHK ini.

Baca juga: Gelar Rapimnas, Demokrat Rencanakan Koalisi Hingga Bahas Capres 2024

Sedangkan pembicara berikutnya, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, MSi, Deputi Bidang Pengendalian OIKN, menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota adalah proyek yang membutuhkan investasi finansial yang signifikan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas baru. 

“Oleh karena itu, penting untuk keterlibatan publik yang cukup. Partisipasi publik yang baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan penting pula untuk mendapatkan dukungan masyarakat, ” katanya.

Baca juga: Wujudkan Masyarakat Beradab, Maju dan Sejahtera, Pitung Nepo Siap Maju Pilkades

Thomas seraya menekankan pula, keterlibatan warga negara, pemangku kepentingan, dan pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat mengurangi ketidakpuasan dan penolakan. (***)